AKSI Puspendik Aplikasi Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik."Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Pendidikan yang baik dan bermutu merupakan aspek kunci dalam pengembangan mutu sumber daya manusia." (Puspendik).
Apa itu AKSI, untuk apa aksi Puspendik?. Apa manfaat serta bagaimana pelaksanaannya?. Bagaimana cara menjalankan aplikasi AKSI Puspendik 2019?. Download modul AKSI for school untuk guru dan siswa.
Wacana penerapan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)
Wacana penerapan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) untuk mengganti Ujian Nasional (UN) masih dalam perdebatan. Namun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, mengatakan, AKSI justru lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Ia mengatakan, AKSI mampu mendeteksi kualitas nalar siswa lebih dalam dibandingkan dengan pendekatan UN. AKSI mengukur kemampuan siswa dalam beralasan (reasoning) secara logis dalam memahami wacana yang kompleks.
Menurut dia, AKSI disusun berdasarkan kerangka kerja berstandar internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA). Kendati demikian, pemerintah belum memastikan apakah UN akan diganti dengan AKSI.
"AKSI sangat cocok untuk sensus dengan skala besar seperti Indonesia," ujar Totok di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.
Ia menuturkan, sejak tahun lalu, Kemendikbud sebenarnya sudah menerapkan AKSI di sejumlah sekolah percontohan. Sekolah tersebut menuntut guru untuk memberikan penilaian formatif. Dengan demikian, AKSI dapat menjadi inspirasi bagi para guru untuk mengembangkan beragam soal yang diberikan Kemendikbud untuk ujian di kelas atau ujian semester.
"Bentuk soal tidak hanya pilihan ganda, tetapi juga esai yang sederhana maupun kompleks. Sehingga siswa bebas menjawab sesuai pemahamannya. Tidak membelenggu siswa dengan satu jawaban benar," ujarnya.
Ia menjelaskan, perbedaan spesifik antara AKSI dan UN sangat siginifikan. AKSI didesain untuk mendiagnosa kemampuan siswa secara mendetail. Misalnya, kemampuan matematika terdiri dari number, aljabar, geometri dan statistik.
"Number terbagi di level knowing, formulating, reasoning. Konteks masalah matematika ada yang bersifat kehidupan sosial, karier, individual. Format soalnya mulai dari pilihan ganda sederhana, komplek, isian singkat, uraian dan customized," kata Totok.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, menyatakan, AKSI diwacanakan untuk mengganti UN. Menurut dia, penggantian tersebut tak akan menjadi masalah karena fungsi UN sudah tak lagi sebagai alat penentu kelulusan siswa.
Hamid menyatakan, dengan menyerap anggaran yang sangat besar setiap tahun, manfaat dari penyelenggaraan UN tidak lagi berdampak signifikan bagi siswa ataupun sekolah. Pada UN 2018, kisaran biayanya mencapai ratusan miliar rupiah.
“Pelaksanaan UN menghabiskan dana sangat besar dan disayangkan apabila tidak diimbangi dengan manfaatnya. Hadirnya AKSI sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,” ujar Hamid.
Wacana menghapus UN memang bukan hal baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat melontarkan penghapusan UN pada 2017. Organisasi persatuan guru, politisi di DPR RI, dan hampir semua pengamat pendidikan setuju UN dihapus.
Kendati demikian, gagasan tersebut tak terlaksana karena tak mendapat restu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. UN akhirnya tetap diberlakukan hanya untuk mengukur indeks integritas sekolah. Namun, perguruan tinggi sudah tak lagi menggunakan nilai hasil UN sebagai rujukan penerimaan SNMPTN.
Wacana penerapan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) untuk mengganti Ujian Nasional (UN) masih dalam perdebatan. Namun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, mengatakan, AKSI justru lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Ia mengatakan, AKSI mampu mendeteksi kualitas nalar siswa lebih dalam dibandingkan dengan pendekatan UN. AKSI mengukur kemampuan siswa dalam beralasan (reasoning) secara logis dalam memahami wacana yang kompleks.
Menurut dia, AKSI disusun berdasarkan kerangka kerja berstandar internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA). Kendati demikian, pemerintah belum memastikan apakah UN akan diganti dengan AKSI.
"AKSI sangat cocok untuk sensus dengan skala besar seperti Indonesia," ujar Totok di Kantor Kemendikbud.
Ia menuturkan, sejak tahun lalu, Kemendikbud sebenarnya sudah menerapkan AKSI di sejumlah sekolah percontohan. Sekolah tersebut menuntut guru untuk memberikan penilaian formatif. Dengan demikian, AKSI dapat menjadi inspirasi bagi para guru untuk mengembangkan beragam soal yang diberikan Kemendikbud untuk ujian di kelas atau ujian semester.
"Bentuk soal tidak hanya pilihan ganda, tetapi juga esai yang sederhana maupun kompleks. Sehingga siswa bebas menjawab sesuai pemahamannya. Tidak membelenggu siswa dengan satu jawaban benar," ujarnya.
Ia menjelaskan, perbedaan spesifik antara AKSI dan UN sangat siginifikan. AKSI didesain untuk mendiagnosa kemampuan siswa secara mendetail. Misalnya, kemampuan matematika terdiri dari number, aljabar, geometri dan statistik.
"Number terbagi di level knowing, formulating, reasoning. Konteks masalah matematika ada yang bersifat kehidupan sosial, karier, individual. Format soalnya mulai dari pilihan ganda sederhana, komplek, isian singkat, uraian dan customized," kata Totok.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, menyatakan, AKSI diwacanakan untuk mengganti UN. Menurut dia, penggantian tersebut tak akan menjadi masalah karena fungsi UN sudah tak lagi sebagai alat penentu kelulusan siswa.
Hamid menyatakan, dengan menyerap anggaran yang sangat besar setiap tahun, manfaat dari penyelenggaraan UN tidak lagi berdampak signifikan bagi siswa ataupun sekolah. Pada UN 2018, kisaran biayanya mencapai ratusan miliar rupiah.
“Pelaksanaan UN menghabiskan dana sangat besar dan disayangkan apabila tidak diimbangi dengan manfaatnya. Hadirnya AKSI sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,” ujar Hamid.
Wacana menghapus UN memang bukan hal baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat melontarkan penghapusan UN pada 2017. Organisasi persatuan guru, politisi di DPR RI, dan hampir semua pengamat pendidikan setuju UN dihapus.
Kendati demikian, gagasan tersebut tak terlaksana karena tak mendapat restu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. UN akhirnya tetap diberlakukan hanya untuk mengukur indeks integritas sekolah. Namun, perguruan tinggi sudah tak lagi menggunakan nilai hasil UN sebagai rujukan penerimaan SNMPTN. Berbagai sumber.
Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)/ Indonesia National Assessment Programme (INAP)
AKSI merupakan singkatan dari Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia yang diinisiasi oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada program AKSI for school akan disajikan beragam paket penilaian formatif yang dapat dilakukan oleh guru sewaktu-waktu mulai dari manajemen kegiatan penilaian sampai melakukan pelaporan hasil penilaian..
Program pemetaan capaian pendidikan untuk memantau mutu pendidikan secara nasional/daerah yang menggambarkan pencapaian kemampuan siswa yang dilakukan melalui survei yang sifatnya “longitudinal” kompetensi yang diukur adalah Matematika,, Membaca dan Sains. SIFAT: Sampling, tidak menentukan kelulusan, diagnostik untuk perbaikan.
Apa manfaatnya?
- Mengetahui ketercapaian, kekuatan, dan kelemahan pendidikan sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat
- Mengkaji aspek kompetensi yang perlu perbaikan dan mengetahui faktor penunjang/penghambat keberhasilan
- Mendorong ketercapaian kompetensi, terutama dalam hal matematika dan membaca
- Sebagai anak tangga progresif untuk meningkatkan capaian standar pendidikan
Bagaimana pelaksanaannya?
Multistage Stratified Sampling, dengan inferensi di tingkat provinsi. Di setiap provinsi hanya diambil sebagian sampel kabupaten/kota, dan di setiap kabupaten hanya diambil sebagian sampel sekolah untuk mewakilkan kabupaten/kota tersebut. Strata ditunjuk di tingkat kabupaten (baik, rata-rata, kurang baik).
Instrumen
- 5 jenis buku tes bahasa, 10 jenis buku tes Matematika-IPA, angket siswa, angket guru, angket kepala sekolah, angket online kabupaten (dimana 95 dari 236 kabupaten melengkapi), pedoman pengawasan tes (video dan cetak), aplikasi pendataan online (dimana 89% sekolah melengkapi), dan pedoman penilaian.
- Aplikasi mobile laporan AKSI (aksi.puspendik.kemdikbud.go.id)
Lebih lengkapnya lihat di laman resminya http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.